Selamat datang di website Kwartir Cabang Barito Timur saka bhayangkara | Kwarcab Barito Timur

Tag: saka bhayangkara

Pemerintah Berkewajiban Dukung Pramuka

1174551_560501034003524_953469258_nDibuka dengan permainan kepramukaan, sejumlah perwakilan Pusdiklatcab dari 33 Kwartir Daerah se-Indonesia mengikuti kegiatan Temu Kapusdiklatcab di arena Karang Pamitran Tingkat Nasional ke-4 2013 (KPN 2013), di aula Cemara, komplek Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Kamis (12/9).
Kesempatan pertama dalam kegiatan tersebut diisi dengan bahasan mengenai dana operasional Kwartir Cabang oleh Ka Pusdiklatnas Joko Murshito.
Dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka pada pasal 36, jelas disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mendukung Gerakan Pramuka baik fasilitas, memberikan tenaga pendidikan dan menjaga kelangsungan hidup Gerakan Pramuka, karena itu, dengan mengacu pada undang-undang ini, setiap kwarcab hingga tingkat kwarran bisa memperoleh dukungan sepenuhnya dari pemerintah setempat,” ungkap Kak Joko.
Menurut kak Joko, setiap kwarcab harus bisa meyakinkan pemerintah bahwa kegiatan kepramukaan itu penting, salah satunya dalam rangka pendidikan karakter.
Untuk kepentingan penyelenggaraan kursus-kursus pembina mahir atau kegiatan kepramukaan lainnya, sudah barang tentu dibutuhkan dana yang berpariatif, jadi disini perlu adanya upaya keras dari tiap kwarcab atau kwarran sendiri agar program-program kepramukaan yang akan dilaksanakan bisa memacu pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membantu,” lanjut kak Joko
Beliau mengharapkan agar para pelatih dan pembina pramuka dapat terus mengajarkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kepada adik-adik pramuka. Tim Humas KPN 2013 (B-TP)/By.Admin/Eko

Tata Upacara HUT Pramuka

pramuka1Susunan upacara/Tata Upacara memiliki aturan yang baku. Berikut ini adalah tata upacara yang lazim digunakan pada saat peringatan HUT Pramuka. (dikopi dari http://www.pramukanet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=100)

TATA UPACARA Read more

Pelantikan Bantara

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat dibuktikan antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki, kontribusi perempuan dalam sektor non-pertanian, serta partisipasi perempuan di bidang politik dan legislatif.

Untuk mengukur kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki digunakan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).(Seperti yang dikutip dalam “The UN guidelines Indicators for Monitoring the  Millennium Development Goals”, angka ini lebih baik daripada pembandingan jumlah absolut murid laki-laki dan perempuan.) Indikator itu diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki sehingga rasio jumlah siswa saja belum dapat menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender. Read more